POTRET PENDIDIKAN DI PERBATASAN

Senaning – Sebagai ujung tombak dalam menjaga kedaulatan suatu bangsa, masyarakat yang berada di daerah perbatasan memiliki peranan yang sangat vital, terutama menyangkut penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam dan menjaga keamanan serta keutuhan negara. Data Kementerian PDT menyebutkan setidaknya terdapat 11 provinsi yang terbagi menjadi 36 kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, dimana secara keseluruhan daerah tersebut masuk dalam skala prioritas pengembangan daerah kawasan tertinggal tahun 2012-2014. Hal ini menunjukan betapa selama ini daerah perbatasan belum mendapatkan tempat yang layak dalam kebijakan pembangunan nasional.

Berbagai kebijakan pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya sejak era kemerdekaan sampai saat ini masih cenderung bersifat sentralistis. Pemekaran dan otonomi daerah dianggap belum mampu memberikan kesejahteraan dan rasa keadilan bagi banyak masyarakat perbatasan, sehingga tidak mengherankan pula bila rasa nasionalisme mereka kian hari kian memudar akibat kekecewaan akan kesenjangan di berbagai bidang yang semakin melebar.

Diantara banyak kesenjangan pembangunan nasional tersebut, pembangunan di bidang pendidikan di daerah perbatasan sampai saat ini belum menunjukan perkembangan yang berarti. Tampaknya sila ke-5 Pancasila yakni Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Pembukaan UUD 1945 yang mengamanahkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak bagi kemanusiaan tetap menjadi simbol dan cita-cita semu belaka.

beberapa masalah yang menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan di daerah perbatasan:

1. Kurangnya Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pembelajaran merupakan titik sentral sebuah proses pendidikan dan keberadaan guru merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan. Sebuah hal yang telah disadari lama oleh para penentu kebijakan di negara ini adalah ketersediaan tenaga guru yang masih jauh dari memadai, terutama bagi daerah perbatasan. Di daerah perbatasan sendiri, seringkali jumlah tenaga pengajar tetap hanya 1-2 orang saja sehingga dibutuhkan tenaga honorer atau kontrak untuk mencukupi kebutuhan guru yang kurang tersebut.

Sebagai contoh nyata Bapak Ajis dan Bapak Intui adalah 2 orang guru tetap di SDN 1 Senaning. Mereka bahu membahu bersama guru honor sekolah mengajar lebih banyak jam dan kelas dari ketentuan jam mengajar pada umumnya. Seharusnya pada setiap sekolah dasar minimal 1 kelas memiliki 1 orang guru kelas, namun kenyataannya pada SDN 1 ini yang ada hanya 1 orang kepala sekolah, 2 orang guru tetap dan 3 orang guru honor sekolah. Hal ini tidak bisa memaksimalkan pendidikan kata mereka.

Permasalahan pendidikan di daerah perbatasan sungguh pelik, terutama yang menyangkut ketersediaan tenaga pengajar/guru. Banyak guru yang enggan untuk mengajar di daerah perbatasan yang notabene merupakan daerah terpencil dan tertinggal. Seringkali mereka hanya bertahan selama beberapa tahun saja, setelah itu kemudian mengajukan pindah dengan berbagai macam alasan yang ada. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab mengapa guru di daerah perbatasan seringkali kurang sementara guru di daerah perkotaan seringkali menumpuk.

2. Rendahnya Kesejahteraan Guru

Rendahnya kesejahteraan guru mempunyai peran dalam membuat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Dengan pendapatan yang rendah banyak guru terpaksa melakukan pekerjaan sampingan. Adanya tunjangan profesi dan khusus daerah perbatasan sampai saat ini masih bias dan tidak jelas. Keterbatasan anggaran adalah jawaban yang seringkali hanya dapat diterima dengan lapang dada oleh para guru di daerah perbatasan.

Disamping itu, alasan kesejahteraan dan biaya hidup yang tinggi sehingga tidak berbanding terbalik dengan pendapatan yang diperoleh seringkali menjadi momok menakutkan bagi guru-guru muda baru yang ditugaskan di daerah perbatasan. Bayangkan saja, gaji guru baru golongan III/a saat ini berkisar 1,7-2 juta rupiah. Besaran gaji tersebut sangatlah kecil bila dibandingkan dengan pengeluaran yang mereka butuhkan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Di beberapa daerah perbatasan misalnya, harga premium dapat mencapai belasan ribu bahkan puluhan ribu rupiah, belum lagi ditambah pengeluaran dan biaya hidup yang lainnya. Bahkan, di beberapa lokasi gaji guru seringkali di ambil beberapa bulan sekali lantaran mahalnya biaya transportasi menuju kabupaten terdekat.

Hal serupa juga dialami oleh Sugeng Riyanto Guru Kontrak Sekolah SDN 1 Desa Senaning. Menurut Sugeng, ia hanya memproleh gaji sebesar 500 ribu yang diterimanya setiap 3 bulan sekali. Untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga tidaklah cukup diperbatasan karena tingginya biaya hidup. Terkadang ia melakukan kerja sampingan agar biaya sehari-hari bisa terpenuhi.

3. Minimnya Kualitas Sarana Fisik

Kualitas sarana fisik pendidikan adalah salah satu parameter penunjang proses penyelenggaraan pendidikan di Sekolah dan menjadi penentu keberhasilan pendidikan. Sayangnya, perhatian terhadap kualitas sarana fisik pendidikan sampai saat ini masih jauh dari yang diharapkan terlebih lagi bagi sekolah-sekolah yang berada di daerah perbatasan. Permasalahan tersebut penting untuk ditangani lebih serius, karena sangat berpengaruh dalam kelancaran proses belajar  mengajar, karena disamping menjadi lebih nyaman, juga sekaligus menjadi media pembelajaran dengan peralatan yang harus disesuaikan termasuk penyediaan fasilitas yang mutlak harus dipenuhi, yang tentunya kesemuanya itu harus sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu dan pengetahuan.

4. Budaya Pendidikan Masih Rendah

Di daerah perbatasan, kesadaran akan pentingnya arti pendidikan masih sangat kurang. Mereka lebih memilih bekerja daripada melanjutkan pendidikan. Faktor sosial budaya berkaitan dengan kultur masyarakat yang berupa pandangan, adat istiadat, dan kebiasaan yang melekat di dalam suatu kelompok seringkali menjadi faktor penghambat anak-anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan. Banyak dari orang tua memilih untuk memperkerjakan anak usia sekolah guna membantu kehidupan ekonomi keluarga. Tingginya angka putus sekolah dan rendahnya angka partisipasi pendidikan di daerah perbatasan membutuhkan sebuah upaya yang dapat memperluas akses masyarakat agar dapat mengerti dan memahami tentang pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka.

Pendidikan yang bermutu merupakan hak setiap warga negara. Namun dalam praktek di lapangan, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia, sementara sebagian besar lainnya masih belum memperoleh hak pendidikan tersebut sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang termasuk warga negara yang tinggal di daerah perbatasan. Berbagai faktor penyebab rendahnya kualitas pendidikan diperbatasan seperti kurangnya tenaga guru, minimnya fasilitas pendidikan maupun rendahnya kesadaran masyarakat akan arti penting pendidikan turut andil dalam menciptakan jurang pemisah dengan pendidikan di kota. Berbagai upaya harus segera ditempuh guna meminimalisis jurang pemisah tersebut antara lain pengaadaan guru, perbaikan fasilitas sekolah, pengaturan regulasi pendidikan antara pusat dan daerah maupun penyadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan. Sudah selayaknya, pendidikan di perbatasan mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak agar stigma daerah perbatasan yang hanya dianggap menjadi benteng terdepan dalam menjaga keutuhan NKRI namun justru menjadi tembok keterbelakangan di bidang pendidikan.(Dee)

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*